BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. MALUKU UTARA

13 November 2009

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008

Filed under: Uncategorized — biropemerintahan @ 7:48 am

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 KEPADA MASYARAKAT

BAB I      PENDAHULUAN

  1. A. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
    3. Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.120.04/356/OTDA tanggal 19 Februari 2009 Perihal Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2008 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
    6. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 62.1 / KPTS / MU / 2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Penetapan Nama Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kuasa Pengguna Anggaran dan SKPD Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009.
  1. B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara astronomis Provinsi Maluku Utara berada pada posisi koordinat 30 Lintang Utara  sampai 30 Lintang  Selatan  dan 1240 sampai 1290 Bujur Timur, terbentang dari utara ke selatan sepanjang 770 Km dan dari Barat ke Timur sepanjang 660 Km.

Secara administratif  Provinsi Maluku Utara terdiri dari 6 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah,  Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Yang diperinci menjadi  105 Kecamatan dan 986 Desa / Kelurahan.

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara memiliki batas-batas wilayah yang berbatasan dengan beberapa Provinsi lainnya, sebagai  berikut :

-    Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera, Provinsi Irian Jaya Barat dan Negara Palau.

-    Sebelah Barat berbatasan  dengan Laut Maluku, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

-    Sebelah Utara berbatasan dengan  Samudera  Pasific dan Negara Philipina.

-    Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Provinsi Maluku.

Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 145.801,1 km2. Sebagian besar merupakan wilayah laut, yaitu seluas 100.731,44 km2 (69,08%). Sisanya seluas 45.069,66 km2 (23,73 %) adalah daratan.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara tahun 2008 adalah sebanyak 944.276 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah secara keseluruhan maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 20,95 jiwa/km².

3. Kondisi Ekonomi

  1. a. Potensi Unggulan Daerah

Sektor hortikultura yang banyak diusahakan di wilayah Provinsi Maluku Utara yaitu berbagai jenis buah-buahan antara lain durian, rambutan, mangga, jeruk, langsat, duku, manggis, nangka, alpukat, pepaya, jambu, belimbing, nanas, semangka, sukun dan pisang, dengan luasan ±14.115 Ha. Sedangkan untuk jenis sayur-sayuran yang banyak diusahakan antara lain; kangkung, bayam, terong, cabe, tomat, ketimun, sawi dan kacang panjang.

Sektor tanaman pangan yaitu sawah dan ladang yang digunakan untuk penanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan lainnya. Potensi lahan untuk beberapa komoditas tanaman pangan seperti padi sawah dengan luas panen tahun 2008 mencapai 14.112 hektar dengan produksi 51.627 ton, sedangkan padi ladang luas areal panen 1.043 hektar dengan produksi 6.307 ton, jagung dengan luas panen 6.088 ha dengan produksi 9.860 ton, ubi jalar luas panen 3960 ha dengan produksi 142.620 ton, ubi kayu luas panen 8.585 ha dengan produksi 103.297 ton, kacang tanah dengan luas panen 1.547 ha dengan produsi 1.748 ton.

Di sektor perkebunan terdapat potensi perkebunan kelapa yang cukup besar, yang ditunjukkan oleh kondisi bahwa sebagian besar penduduk wilayah ini mengusahakan   komoditas  ini.  Tercatat   terdapat 10 komoditi perkebunan yang terdapat di Propinsi Maluku Utara yang menopang sub-sektor perkebunan. Jenis komoditi utama adalah tanaman coklat (kakao), cengkeh dan kelapa. Dari beberapa komoditi ini rata-rata tingkat produktivitas tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

Potensi sumber daya Perikanan dan Kelautan di Provinsi Maluku Utara meliputi potensi sumber daya alam yang meliputi perikanan tangkap, budidaya, pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian potensi sumber daya buatan (man made) yang meliputi potensi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, serta potensi sumber daya manusia dan kelembagaan yang meliputi nelayan, petani pembudidayaan ikan dan kelembagaan usaha perikanan dan kelautan.

Potensi pariwisata daerah ini berupa wisata budaya dan purbakala, sejarah, adat istiadat yang dikenal dengan kesultanan Moloku Kie Raha, wisata bahari dan wisata alam. Peninggalan-peninggalan sejarah masa silam antara lain berupa Keraton Sultan Ternate dan Keraton Sultan Tidore. Potensi wisata bahari berupa pulau-pulau dan pantai yang indah dengan taman laut yang dihuni berbagai jenis terumbu karang dan ikan hias. Wisata alam seperti batu, gua, hutan wisata yang dihuni oleh spesies endemik di seluruh wilayah Maluku Utara.

Secara geografis Maluku Utara dapat disebut sebagai laboratoriumnya alam geologi. Hal ini dikarenakan kedudukannya berada pada tumbukan tiga elemen tektonik yaitu lempengan Australia yang bergerak kearah selatan, lempengan Eurasia yang bergerak dari arah barat dan lempengan Pasifik dari arah barat. Dengan posisi yang demikian Maluku Utara kaya akan sumberdaya mineral dan energi. Beberapa potensi sumberdaya mineral atau bahan galian tambang ditemukan tersebar hampir di seluruh daerah Maluku Utara, seperti: tembaga, uranium, emas, nikel, batubara, almunium/bauksit, magniset, pasir besi, titamin, mangan, asbes, koaling, bentonite, batu permata, kromit, pasir kwarsa, batu gamping, batu apung, granit, talk, migas, potensi panas bumi dan sumberdaya air.

Wilayah Propinsi Maluku Utara memiliki kawasan hutan seluas        ± 3.184.725 Ha. Kawasan hutan potensial terdapat pada Pulau-pulau besar seperti Pulau Halmahera, Taliabu, Mangoli, Obi, Morotai dan Bacan. Peranan sektor kehutanan  sangat strategis, antara lain penyediaan kayu dan hasil hutan lainnya untuk masyarakat, industri, ekspor, penerimaan negara, PAD dan devisa, kesempatan berusaha, lapangan kerja, pembukaan wilayah yang terisolasi, penyediaan lahan untuk pertanian,  perkebunan,  pemukiman dan lain lain.

  1. b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Maluku Utara tahun 2008 tumbuh sebesar 6,03%, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 6,01%. Hal ini tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor yang terjadi antara lain;  peningkatan penciptaan barang dan jasa dan semakin membaiknya pemanfaatan sumberdaya ekonomi. Jika dilihat dari peranan sektor, maka sektor yang paling dominan dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian sebesar 37,50%, sektor perdagangan dan hotel sebesar 22,48%, sektor industri pengolahan sebesar 13,40%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,50 sementara sektor lainnya di bawah 7%.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut, dapat memberikan gambaran kemampuan suatu daerah dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai benda ekonomi yang terus meningkat kepada penduduknya. Tingkat pertumbuhan ini ditentukan oleh pertambahan yang sebenarnya dari barang dan jasa yang diproduksi dari kegiatan ekonomi.

Bila dibandingkan dengan target  pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,03%,  maka kita telah mencapai target yang ditetapkan. Inflasi 2007 sebesar 10,43% dan 12,66% pada tahun 2008 akan mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi 2008 yang ditargetkan sebesar 6,03% sampai dengan 6,04%. Walaupun tekanan inflasi masih terjadi, namun angka pertumbuhan ekonomi diasumsikan masih dapat dipacu yang ditunjukan dengan membaiknya beberapa indikator, antara lain : meningkatnya nilai eksport dan import, meningkatnya investasi pemerintah dan swasta, membaiknya PDRB Perkapita yang mencerminkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat serta semakin membaiknya stabilitas keamanan.

BAB II        RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Visi pembangunan Provinsi Maluku Utara 2005 – 2007, yaitu : “Terdepan sebagai provinsi kepulauan yang berbasis sumber daya alam dalam  mewujudkan masyarakat yang damai, maju dan mandiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi pembangunan Provinsi Maluku Utara, yaitu :

  1. Mendorong terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai – nilai ajaran agama yang menghargai keberagaman;
  2. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sehat, dinamis dan berdaya tahan dari pengaruh globalisasi;
  3. Mendorong terwujudnya sistem dan kesadaran hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM;
  4. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  5. Mendukung terciptanya wawasan kebangsaan, sistem ketahanan dan keamanan rakyat yang tangguh;
  6. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang agamis, demokratis, berkualitas serta menguasai  Iptek;
  7. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan;
  8. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan;
  9. Mengembangkan potensi sumber daya alam secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut di atas ditempuh 3 (tiga) strategi pokok pembangunan, yaitu:

1.     Penataan, pemantapan kelembagaan serta prasarana dan sarana pemerintahan guna memantapkan otonomi daerah yang didukung oleh aparatur pemerintah yang handal, profesional dan berakhlak mulia guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

2.     Pemulihan dan pemantapan situasi sosial pasca konflik melalui peningkatan penghayatan keimanan dan ketakwaan, pemulihan kepercayaan dan toleransi dalam masyarakat, pemberdayaan peran lembaga-lembaga keagamaan sehingga terbina kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, serta kodifikasi, revitalisasi, pemutakhiran dan pembelajaran nilai-nilai budaya Moloku Kie Raha yang diiringi dengan penciptaan lapangan usaha dan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;

3.     Percepatan pembangunan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dengan menata penyebaran guru secara merata, sistem kelola sekolah yang benar, pendirian sekolah unggulan di tingkat SMA berdasarkan pertimbangan kewilayahan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak mulia sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya setempat, mendorong keterlibatan peran dunia usaha dalam pembangunan, serta pembangunan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dengan penekanan pada keterkaitan wilayah dan keterkaitan sektor-sektor unggulan guna menciptakan keserasian pembangunan antar wilayah dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

BAB III       URUSAN DESENTRALISASI

  1. A. Urusan Wajib

1. Bidang Pendidikan

-     Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu TK

-     Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Perluasan Dan Peningkatan Mutu SMP, Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pend. Khusus Dan Pend. Layanan  Khusus (Tingkat Dasar), Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP, Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP,  serta Penerapan Teknologi Informasi dan Komonikasi Jenjang Pendidikan Dasar

-     Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA, Perencanaan Peningkatan mutu dan Evaluasi SMK, Beasisiwa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan menegah, Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA (Sekolah), Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK (Siswa) dan Pembangunan Gedung Pendidikan

-     Program Menajemen pelayanan pendidikan, dengan kegiatan Perencanaan dan Pengendaliaan Dikdasmen

-     Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan Penyelenggaraan PAUD Rintisan

-     Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

-     Program Pendidikan non formal, dengan kegiatan Peningkatan / Pengkajian Kapasitas kelembagaan, Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C), Penyelenggaraan Kursus dan Magang serta Pendidikan Keaksaraan Fungsional

-     Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan kegiatan Penyediyaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

-     Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan Pembinaan / Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggran

-     Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan Peningkatan mutu dan profesionalisme guru (program wajar), Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS, Subsidi Tunjangan Profesi Guru, Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik serta Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Terpencil, terbelakang, Pedalaman, Bencana

-     Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS serta Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

-     Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Pendidikan, dengan kegiatan Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program PMPTK)

-     Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

Program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; dengan kegiatan :

- Peningkatan Kesehatan Masyarakat,

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar,

- Pelayanan Kesehatan Ibu

- Pelayanan Kesehatan Anak

- Kesehatan Kerja

b.     Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan ;

- Peningkatan Pendididikan Gizi Masyarakat

- Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

c.     Program Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan;

- Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan,

d.     Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan Kegiatan:

- Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

e.     Program Lingkungan Sehat, dengan kegiatan;

- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin,

-  Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen PAMSIMAS

f.      Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan;

- Pengembangan Upaya Kesehatan  Bersumber Masyarakat,

g.     Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, dengan kegiatan;

-   Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa data dan Statistik

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

- Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun

- Pembinaan Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran

- Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan,

h.     Program-Program yang bersumber dana APBD I :

1.     Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran:

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu; Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, dan Perbaikan Gizi Masyarakat.

3.     Bidang Pekerjaan Umum

-   Pembangunan gedung kantor dan jembatan

-   Pengawasan Jalan dan Jembatan

-   Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

-   Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

-   Pembangunan jaringan air bersih/air minum

-   Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

-   Pembangunan prasarana pengaman pantai

-   Pembangunan/peningkatan infrastruktur, untuk kantor dinas dan Bangunan   Penunjang

-   Perencanaan Pembangunan Gedung

-   Penyusunan Master Plan Tata Ruang Kota Sofifi (BWK III dan IV) dan Tempat Pemakaman Umum

-   Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi

-   Pengadaan Konstruksi jalan, jembatan, Air Bersih / Air Minum dan Talud/Tebing/Penahan/Pemecah Ombak

4.     Bidang Perencanaan Pembangunan

Program APBD :

  1. Pelayanan Kantor
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Pengembanagan Data dan Informasi
  4. Kerjasama Pembangunan
  5. Pengembangan Wilayah Perbatasan
  6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
  7. Perencanaan Pembangunan Daerah
  8. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  9. Perencanaan Sosial dan Budaya

Kegiatan APBD :

  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  6. Peningkatan dan Operasional Website
  7. Penyusunan 8 Tahun Maluku Utara Membangun
  8. Pengembangan Data dan Informasi (MDA,PDRB,Indikitor Ekonomi, IPM dan Inkesra)
  9. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah dan Lintas Kab./Kota
  10. Penyusunan dan Sosialisasi Aturan/Ketentuan Mengenai Perencanaan Tahunan
  11. Penyusunan Rancangan RPJMD
  12. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  13. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  14. Penyusunan KUA dan PPAS
  15. Koordinasi Provinsi Kepulauan
  16. Sosialisasi RPJP Provinsi Maluku Utara ke Kab./Kota
  17. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
  18. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Program APBN :

  1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
  2. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan APBN :

  1. Pemb./koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
  2. Penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi
  3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

5.     Bidang Perhubungan

Program dan Kegiatan dengan sumber dana APBN :

1)       Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan.

Kegiatan Terdiri dari :

  • Subsidi Bus Perintis Maluku Utara
  • Subsidi Angkutan Laut Perintis Maluku Utara
  • Subsidi Angkutan Udara Perintis Maluku Utara

2)       Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sektor Perubungan baik pada sub sektor perhubungan laut, darat maupun udara.

Kegiatan Terdiri dari :

  • Rehab. Fasilitas Sarana dan Prasarana  Transportasi Laut
  • Rehab. Fasilitas Sarana dan Prasarana  Transportasi Udara

3)       Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut, Darat dan Udara.

Kegiatan Terdiri dari :

  • Pengembangan Bandara Maluku Utara
  • Pembangunan Dermaga Penyeberangan
  • Pengadaan dan  Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ

Program dan Kegiatan sumber dana APBD :

1)       Program Pengembangan Transportasi

Kegiatan Terdiri dari :

  • Survey & Investigasi Desain Pelabuhan Laut 3
  • Perhubungan Dalam Angka Provinsi Maluku Utara

2)       Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut, Darat dan Udara.

Kegiatan Terdiri dari :

  • Pembangunan Pelabuhan Rakyat Maluku Utara (Tambatan Perahu) Dana Luncuran 2007
  • Pembangunan Taxi Way Bandara Babullah

6.     Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Sumber Dana APBD

  1. Program Pelayananan Administrasi Perkantoran
  • Belanja pegawai berupa pembayaran honor lembur
  • Belanja honorarium tenaga Non PNS
  • Belanja jasa telepon, listrik dan air
  • Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan bermotor (termasuk suku cadang,  bahan bakar minyak dan surat izin kendaraan).
  • Belanja Alat Tulis Kantor (termasuk materai, benda dan jasa pos lainnya)
  • Belanja  cetak dan penggandaan
  • Belanja peralatan alat listrik serta perlatan elektronik kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
  • Belanja surat kabar / majalah
  • Belanja makan minum rapat dan harian
  • Belanja perjalanan dinas untuk dalam dan luar daerah

b.     Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

  • Peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Limbah B3 sebanyak 1 (satu) orang.
  • Penididikan Amdal C (Amdal Penilai) sebanyak 3 (orang)
  • Pendidikan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Administrasi sebanyak 4 (empat) orang
  1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan, verifikasi serta penilaian terhadap wilayah kabupaten/kota terpilih dalam berbagai aspek terkait penataan kota yang bersih dan nyaman, disamping itu mendorong institusi pengelola lingkungan di wilayah tersebut untuk dapat melaksanakan Good Environmental Governance.

Secara periodik pelaksanaan pemantauan dan penilaian Adipura  dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dengan periode II (akhir) pada semester pertama tahunan dan periode I pada semester kedua tahunan.

  1. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan kegiatan ini dalam  bentuk  pengawasan pelaksanaan RKL-RPL dan/atau UKL-UPL yang dilaksanakan oleh para pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, dengan  basis wilayah pemantauan yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kecamatan dan potensi adanya usaha dan kegiatan di wilayah tersebut. Untuk tahun 2008 ini pengawasan di setiap basis wilayah kecamatan dilakukan  1 (satu) kali  dalam setahun.

  1. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

a. Kegiatan sosialisasi tidak terealisasi

b. Kegiatan pembahasan dokumen Amdal, terealisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan, yakni pada pembahasan Kerangka Acuan Andal kegiatan pertambangan nikel.

  1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pengambilan data mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup di 8 (delapan) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Data tersebut diolah dan selanjutnya dijadikan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Maluku Utara.

Sumber Anggaran APBN (Dekon)

  • Peningkatan Kapasitas Perencanaan PEMDA dalam Rangka Pengelolaan Isu Lingkungan Hidup Strategis
  • Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pemantauan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
  • Pemantauan dan Pelaporan Kualitas Air Sungai
  • Peningkatan Kapasitas Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  • Pembinaan Sistem AMDAL
  • Pengelolaan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan

7. Bidang Sosial

1)       Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

a. Penyusunan Progam dan Rencana Kerja Pembangunan

2)       Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

b. Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

3)       Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

a. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (FM)

b. Pemberdayaan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya (Pemberdayaan Keluarga Miskin).

c.  Pemberdayaan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya (Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil).

4)       Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial)

b. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyalahgunaan NAPZA)

c.  Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat)

d. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Perlindungan Kessos Lanjut Usia)

e. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kessos Anak Terlantar)

  1. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat)

g. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal)

5)       Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

a. Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah, Bencana Alam dan Bencana Lainnya

b. Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana)

c.  Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran)

d. Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial)

e. Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial)

Kegiatan yang Bersumber dari APBD

1)       Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)

2)       Belanja Langsung

3)       Belanja Perjalanan

4)       Belanja Kegiatan :

(a)   Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial (Pelatihan Satgassos Bencana Alam)

(b)     Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS (Pemantapan Keserasian Sosial di Daerah Rawan Bencana Sosial)

(c)     Penyelesaian Masalah Pengungsi di Jailolo Selatan

(d)     Kirab Obor Nusantara

8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a.     Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

1.     Program Perlombaan Desa dan Kelurahan

2.     Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  (BBGRM)

3.     Profil  Desa dan Kelurahan

4.     Sekretariat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

5.     Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

6.     Tentara Menunggal Masuk Desa ( TMMD )

7.     Sosialisasi PP Nomor 72 Tahun 2005 dan PP Nomor 73 Tahun 2005

8.     Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

b.     Sosial Budaya Masyarakat

1.     Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)

2.     Kegiatan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

3.     Pengembangan dan Pelesarian Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat

c.     Usaha Ekonomi Masyarakat

1.     Operasionalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah

2.     Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG

3.     Pameran Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional

d.     Sekretariat BPMD

1.     Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor

2.     Musrenbang Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.     Rapat Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

9.     Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a)       Menciptakan, menyediakan dan memperluas kesempatan dan lapangan kerja untuk menanggulangi pengangguran.

b)       Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan pemberdayaan usaha mandiri.

c)       Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

d)       Membangun permukiman transmigrasi baru untuk menciptakan dan menyediakan lapangan kerja/usaha baru bagi masyarakat miskin, baik untuk penduduk sekitar mapun penduduk pendatang, pengungsi dan masyarakat yang tertimpa bencana alam.

e)       Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar untuk mewujudkan kawasan baru yang berkembang sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

f)        Meningkatkan kualitas aparatur penyelenggara program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

g)       Melakukan perumusan kebijakan dinas dan perencanaan program dan anggaran

h)       Memeberikan pelayan prima untuk menunjang pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan

i)         Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

10.  Bidang Koperasi dan UKM

-   Pelayanan Administrasi Perkantoran

-   Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-   Pengembangan Kewirausahaan UKM

-   Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Kemitraan UMKM

-   Pengembangan dan Pembinaan KUKM

-   Peningkatan Kualitas Kelembagaan

-   Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dengan kegiatan Peningkatan Sistem Perencanaan dan Manajemen (APBN/Dekon)

11.  Bidang Pemuda dan Olahraga

Program Dan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2008

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran :

  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  5. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
  6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
  7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9. Penyediaan Makan dan Minum
  10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

  1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  2. Pemeliharaan Berkala Mobil Dinas Jabatan
  3. Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Operasional
  4. Pemeliharaan Berkala Peralatan Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur:

  1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pemuda dan Olahraga:

  1. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemuda dan Olahraga Se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2008

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran :

  1. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Tanggal 17 Agustus 2008
  2. Pelatihan Marching Band Maluku Utara
  3. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2008
  4. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi/Jambore Pemuda Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (PPAP/JPI-BPAP)
  5. Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
  6. Kapal Pemuda Antar Negara (KPN)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga :

  1. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) IV
  2. Tuan Rumah Peyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) V Tahun 2008

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga:

  1. Pengadaan Prasarana Olahraga 1 Paket
  2. Rehabilitasi Lapangan Tenis 2 Unit
  3. Rehabilitasi Lapangan Basket
  4. Rehabilitasi Asrama PPLP Maluku Utara di Sofifi

Program Dan Kegiatan Sumber Dana APBN Tahun 2008

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda:

  1. Kegiatan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda :

a. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

b. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Program

  1. Pengembangan Kelembagaan

d. Pembinaan Generasi Muda

e. Pemantauan dan Evaluasi

  1. Perluasan Pengerahan Tenaga Terdidik untuk Pembangunan Pedesaan (SP-3)

a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Program

b. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

  1. Pembinaan Tenaga Penggerak Pedesaan

d. Pemantauan dan Evaluasi

Program Pemasyarakatan dan Pembinaan Olahraga:

  1. Administrasi Kegiatan
  2. Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival
  3. Pembinaan Olahraga dan Kesenian
  4. Pemantauan dan Evaluasi

12.  Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

-   Pendataan dan pembinaan Organisasi Sosial Politik, Orgnaisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ;

-   Penanganan kegiatan Mitigasi dan bencana alam ;

-   Pemantau perkembangan kejadian bencana alam

-   Pemantauan Situasi Politik dan keamanan ;

-   Pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat ;

-   Mediasi penyelesaian konflik ;

-   Pelaksanaan Sosialisasi wawasan Kebangsaan dan bela negara ;

-   Sosialisasi bahaya Narkotika dan zat adiktif lainnya ;

-   Pembinaan Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Provesi, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

13.  Bidang Kepegawaian

-   Pendidikan dan Pelatihan Formal

-   Pembinaan Mental Fisik Aparatur

-   Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang TAPERUM

-   Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

-   Pemberian Penghargaan bagi Pensiun PNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara

-   Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

-   Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

-   Pengembangan Kemampuan Profesionalisme PNS Dalam Tugas

-   Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar Ikatan Dinas

-   Rapat Koordinasi Baperjakat Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Kepangkatan

-   Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kepangkatan

-   Pembinaan Administrasi Mutasi Kepangkatan

-   Penertiban Administrasi Kepegawaian bagi PNS Yang Belum Memiliki KARPEG, KARSI dan KARSU

-   Rekrutmen Calon Praja IPDN

-   Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian

-   Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Aparatur Pemerintah Daerah Khususnya Penataan Jabatan Negeri dan Negara

14.  Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

PROGRAM

  1. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Kearsipan;
  2. Budaya Baca dan Pembinaan  Perpustakaan.
  3. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
  4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  5. Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah;
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

KEGIATAN

  1. Pendidikan dan Pelatihan Penciptaan Arsiparis Tingkat Ketrampilan;
  2. Supervisi / Pembinaan / Stimulan Perpustakaan Umum, Perpustakaan khusus, Perpustakaan Sekolah;
  3. Pembangunan Data Base Kearsipan;
  4. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
  5. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah;
  6. Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip dan Sosialaisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta;
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip.

15.  Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1. Program        : Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan        : Penyedia jasa perkantoran

2. Program        : Peningkatan kapasitas SDM aparatur

Kegiatan        : 1. Diklat Prajabatan bagi CPNSD

2. Diklat Struktural bagi PNSD (Diklat Pim III dan IV)

Sedangkan kegiatan yang tidak terealisasi yaitu :

1. Program        : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan        : Pengadaan mobil jabatan

2. Program        : Peningkatan kapasitas SDM aparatur

Kegiatan        : 1. Diklat Tekhnis tugas dan fungsi

2. Diklat fungsional bagi PNSD

16.  Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

  1. Koordinasi Litbang Daerah Tahunan.
  2. Kajian Pengembangan Tanaman Sagu Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Provinsi Maluku Utara.
  3. Kajian Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
  4. Pengembangan Teknologi Produksi Untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pala.
  5. Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Sumberdaya Alam.
  6. Kajian pengembangan Ekonomi Petani/Nelayan Melalui Diversifikasi Usaha Di Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan anggaran yang bersumber dari Dana APBN, Balitbangda Provinsi Maluku Utara mendapat satu program, yakni Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan satu kegiatan yakni Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan.

17.  Bidang Pengawasan

a.     Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1.     Penyediaan Jasa Surat – Menyurat

2.     Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.     Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.     Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.     Penyediaan Makanan dan Minuman

b.     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pengadaan Mebeleur

c.     Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :

1.     Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

2.     Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

3.     Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4.     Koordinasi Pegawasan yang Lebih Komprehensif

18.  Bidang Koordinasi Penanaman Modal

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat-menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan makanan dan minuman

5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

  1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

2. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

3. Penyelenggaraan Pameran Investasi

4. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Forum/Seminar/Presentasi dan Pameran di Dalam Negeri

  1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan :

1.     Pengembangan sistim Informasi Penanaman Modal

2.     Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

3.     Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

  1. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana dengan kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi

SEKRETARIAT DAERAH

1.     Bidang Pemerintahan Umum

Dana APBD :

- Penyusunan LPPD Gubernur

- Pengadaan tanah/lahan kawasan main stadium

- Pelacakan dan pengukuran batas daerah antar kabupaten/kota

- Penyusunan data base kependudukan

Dana Dekonsentrasi :

- Pengembangan wilayah pasca konflik di Provinsi Maluku Utara dan Maluku

- Penamaan pulau

-   Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan sistem informasi administrasi

-   Fasilitasi peningkatan peran gubernur dalam rangka kerjasama pembinaan wilayah

2.     Bidang Informasi dan Komunikasi

-   Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Pengunaan Media Massa, dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

-   Program Optimalisasi Pemanfataan  Teknologi Informasi, dengan kegiatan Penyebaran Informasi Melalui Majalah Pemda, Pembinaan dan Pengembangan Operasional dan Penerangan Daerah  (MUtv)

-   Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, dengan kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah

-   Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan media massa, dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

-   Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

-   Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.     Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan

a.     Monitoring dan Evaluasi Sarana Peribadatan

  1. Bantuan Prasarana Peribadatan

c.     Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji

Alokasi  Bantuan Dana Stimulan

Alokasi bantuan dana stimulan tahun 2008 melalui Program Pengarusutamaan Gender Provinsi Maluku Utara dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, antara lain :

1.     Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kepemilikan Akte Kelahiran Bagi Anak,

2.     Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

a) Kegiatan Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Manajemen Pengelola Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

b) Kegiatan Pembentukan Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

c) Kegiatan Sosialisasi Sosial Budaya dan Lingkungan serta Partisipasi Politik Perempuan

d) Kegiatan Sosialisasi Penguatan Jaringan Kelembagaan PUG bagi lembaga

4.     Bidang Perekonomian

Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan dan pengembangan Perekonomian Daerah dengan 4 (empat) kegiatan utama antara lain : (1) Panitia Kerja Tetap Pengembangan Perekonomian Daerah; (2) Pemantauan Kondisi Perekonomian Daerah; (3) Pengembangan Kemampuan Berwirausaha bagi pengusaha kecil; (4) Peningkatan Keterampilan Usaha Industri Kecil. Tujuan kegiatan-kegiatan tersebut diatas adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan usaha ekonomi baru untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi daerah sehingga memilik daya saing yang kuat baik di pasar lokal maupun pasar global.

5.     Bidang Hukum dan HAM

a.     Program/kegiatan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah/fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dibidang hukum, bahwa program dan kegiatan adalah pendataan/ pengumpulan data penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di delapan kab/kota dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.

b.     Program / kegiatan ; penataaan peraturan perundang – undangan/koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang – undangan bahwa program dan kegiatan adalah rapat koordinasi antara Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Maluku Utara dengan Kepala Bagian Hukum Kab/Kota se-Propinsi Maluku Utara.

c.     Program / kegiatan ; penataan peraturan perundang – undangan / fasilitasi sosialisasi peraturan perundang – undangan bahwa program dan kegiatan ini adalah sosilaliasi peraturan perundang – undangan dibidang hak asasi manusia di Kecamatan Sahu dan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

d.     Program/kegiatan ; penataan peraturan perundang – undangan / bimbingan teknis kuasa hukum dan strategi penanganan perkara dipengadilan negeri, bahwa program dan kegiatan adalah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah  propinsi / kabupaten / kota  untuk meningkatkan pengetahuan kuasa hukum dalam menangani perkara – perkara pemerintah daerah.

e.     Program/kegiatan ; penataan peraturan perundang – undangan/pendataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten / kota dalam wilayah Propinsi Maluku Utara, bahwa program dan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan / memperoleh data sistem jaringan dokuemntasi dan informasi hukum di kabupaten / kota dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.

f.      Program / kegiatan ; penataan peraturan perundang – undangan/ bimbingan teknis penyusunan hukum daerah, bahwa program dan kegiatan ini adalah agar aparatur pemerinah propinsi / kabupaten / kota dapat memahami landasan asas dan dimensi – dimensi dalam pembentukan peraturan  undangan daerah, serta aspek – aspek teknis dalam pembentukan peraturan daerah.

  1. A. Urusan Pilihan

1.     Bidang Pertanian

  1. Program Pengembangan Agribisnis (PPA), bertujuan untuk memfasilitasi ; 1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan 2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB
  2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PPKP), bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai adalah; 1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal, 2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, serta 3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan, dengan kegiatan-kegiatan antara lain :
  3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (PPKM), bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu; 1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, 2) semakin kokohnya kelembagaan petani, 3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan 4) meningkatnya pendapatan petani.

Kegiatan

  1. Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan, dikelolah oleh Sub Dinas Ketahanan Pangan dengan 3 (tiga) kegiatan utama yaitu :

-    Stabilitasi harga komoditi primer melalui DPM-LUEP

-    Penyusunan Kebijakan Program, Monev dan Database.

-    Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Diversifikasi Pangan, Penanganan Rawan Pangan dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

  1. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan, dikelolah oleh Sub Dinas Peternakan dengan 6 (enam) kegiatan utama yaitu :

-    Pengembangan fasilitas pelayanan agroindustri terpadu.

-    Penyusunan program dan rencana kerja pembangunan.

-    Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan.

-    Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan.

-    Peningkatan produksi produktivitas, dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan.

-    Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung ketahanan pangan.

  1. Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura, dikelola oleh Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan 3 (tiga) kegiatan utama yaitu :

-    Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung pengembangan agribisnis.

-    Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan, dan penghargaan kepada petani/pelaku agribisnis.

-    Peningkatan produksi produktivitas, dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan

  1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dikelola oleh Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Pertanian dengan 1 (satu) kegiatan utama yaitu :

-    Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

  1. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan, dikelola oleh Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan 9 (sembilan) kegiatan utama yaitu :

-    Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA.

-    Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina danpeningkatan keamanan pangan.

-    Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan.

-    Mekanisme kegiatan produksi pertanian primer.

-    Peningkatan produksi produktivitas, dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan.

-    Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung pertahanan pangan.

-    Perbaikan mekanisme subsidi pupuk.

-    Penyusunan Kebijakan Program, Monev dan Database.

-    Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3.

  1. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dikelolah oleh Sub Dinas yang menangani komoditi (perkebunan, peternakan, tanaman pangan dan hortikultura) dengan 2 (dua) kegiatan utama   yaitu :

-    Pengembangan agroindustri perdesaan.

-    Peningkatan kegiatan pasca panen dan pengolahan lahan.

  1. Pembinaan dan Pengembangan Pertanian, dikelolah oleh Sub Dinas Perkebunan dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu :

-    Pembinaan dan pengembangan manajemen pembangunan pertanian.

-    Pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan perkebunan.

-    Peremajaan tanaman perkebunan rakyat.

-    Peningkatan kegiatan eksebisi, perlombaan, dan penghargaan kepada petani/pelaku agribisnis.

-    Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan.

  1. Pengelolaan Lahan dan Air, dikelolah oleh Sub Dinas yang menangani komoditi (perkebunan, peternakan, tanaman pangan dan hortikultura) dengan 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

-    Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan (PNPM-P).

-    Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan pertanian.

2.     Bidang Kehutanan

a.     Program    : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

-   Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-    Penyediaan alat tulis kantor

-    Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-    Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

b.     Program    : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan    :

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c      Program    : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

  1. Program    : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kegiatan :

-  Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

-   Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

  1. Program    : Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan    : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

  1. Program    : Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Kegiatan    : Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN tahun 2008 sebagai berikut :

1.     Program    : Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Kegiatan    : Pengukuhan dan pemanfaatan kawasan hutan

2.     Program : Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Kegiatan    :

- Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam

- Pengendalian peredaran hasil hutan

- Pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat

- Restrukturisasi industri primer kehutanan

3.     Program    : Pemantapan Keamanan Dalam Negeri.

Kegiatan    : Pengamanan kawasan hutan

4.     Program : Pengembangan Kapasitas Pengelolan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kegiatan : Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengeluaran perlengkapan lingkungan hidup

3.     Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

a.     Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

b.     Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.     Pendidikan dan Pelatihan Formal

c.     Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1. Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan  Galian C

2. Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

3. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

4. Musrenbangda Pertambangan dan Energi

5. Pengawasan Umum dan K3 Lingkungan Pertambangan Umum

6. Pengeboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

7. Studi Mitigasi Bencana Alam Geologi

8. Evaluasi Perijinan Pertambangan Umum

9. Promosi Dagang Industri Pertambangan

d.     Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

1. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

2. Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

e.     Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

1. Pembangunan Talut Penahan Ombak di Lokasi PLTD

2. Pembangunan Konsturksi Jalan dan Pagar di Lokasi PLTD

3. Pembangunan Fasilitas Penunjang Bahan Bakar di Lokasi PLTD

4. Pengadaan Fasilitas Penunjang Gedung Sentral PLTD.Creen

5. Pemasangan Jaringan JTM dan Pemasangan Kabel Tanah

6. Pengadaan Travo 630 dan Kelengkapannya 2 unit

7. Pembangunan Gedung Sentral PLTD

4.     Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah.
  2. Program Pengembangan Nilai Budaya
  3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
  4. Program Pengembangan Kemitraan
  5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5.     Bidang Perikanan dan Kelautan

  1. Program Pemberdayaan Masyarakat dengan strateginya sebagai berikut :

-    Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

-    Pemberdayaan Masyarakat Pembudidaya Ikan

-    Masyarakat Pengolah dan Pemasaran Ikan

  1. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dengan strateginya sebagai berikut :

-    Kapasitas SDM Pelaku Usaha Perikanan

-    Kapasitas SDM Aparatur Perikanan

-    Kapasitas Kelembagaan Usaha Perikanan

  1. Program Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan dengan strategi sebagai berikut :

-    Peningkatan Mutu Produksi Perikanan Tangkap

-    Peningkatan Mutu Produksi Perikanan Budidaya

-    Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan dengan strategi sebagai berikut :

-    Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Skala Menengah

-    Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

-    Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

-    Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

-    Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan

  1. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dengan strategi sebagai berikut :

-    Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

-    Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

-    Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat

-    Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dan Kelautan

  1. Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil dengan strategi sebagai berikut :

-    Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

-    Pemanfataan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

-    Pengelolaan Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir

-    Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil.

6.     Bidang Perindustrian  dan Perdagangan

Kegiatan APBD

  1. Belanja Aparatur
  • Belanja Pegawai
  • Belanja Barang dan Jasa
  • Belanja Perjalanan Dinas
  1. Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
  • Sistem jaringan perdagangan
  1. Perlindungan konsumen dan pengamanan  perdagangan
  • Operasional dan pembangunan UPT kemetrologian daerah

d.     Peningkatan dan pengembangan ekspor

  • Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian mutu barang ekspor dan impor
  1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
  • Pengembangan IKM berbasis klaster industri
    • Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan industri dan perdagangan

Kegiatan APBN

  1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PIKM)
  • Administrasi kegiatan
  • Pendidikan dan pelatihan teknis
  • Pendidikan dan pelatihan fungsional
  • Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data dan statistik
  • Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program
  • Penyelenggaraan lomba, sayembara dan festival
  • Pengembangan kelembagaan
  1. Pengembangan ekspor daerah
  • Administrasi kegiatan
  • Penyuluhan dan penyebaran informasi
  • Pengembangan usaha ekonomi
  • Pemantauan dan evaluasi
  • Penyusunan program dan rencana kerja/teknis program
  • Pengembangan sistim informasi
  • Pendidikan dan pelatihan
  • Promosi dagang industri dan investasi
  1. Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
  • Administrasi kegiatan
  • Penyuluhan dan penyebaran informasi
  • Promosi dagang, industri dan investasi
  • Pengembangan usaha ekonomi
  • Pengembangan koperasi dan pengusaha kecil
  • Pembangunan pasar/waserda
  • Operasional dan pemeliharaan jaringan sistim informasi
  • Peningkatan dan pengembangan kemetrologian
  • Pemantauan dan evaluasi
  • Penyusunan rencana teknis

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

  1. A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Bidang Perhubungan

  1. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan.

Kegiatan Terdiri dari :

  • Subsidi Bus Perintis Maluku Utara realisasi 100 %
  1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sektor Perubungan baik pada sub sektor perhubungan darat.

Kegiatan Terdiri dari :

  • Rehab. Fasilitas Sarana dan Prasarana LLAJ realisasi 100 %
  • Rehab. Fasilitas Sarana dan Prasarana LLASDP realisasi 100 %
  1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Darat

Kegiatan Terdiri dari :

  • Pembangunan Dermaga Penyeberangan LLASDP realisasi 100 %
  • Pengadaan dan  Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ realisasi 100 %

2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PIKM), melalui kegiatan : administrasi kegiatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Belanja modal peralatan dan mesin), Perjalanan Dinas luar negeri dalam rangka Rapat Koordinasi, Pendidikan dan Pelatihan teknis, Operasional dan Pemberdayaan Unit Pelayanan Pembinaan IKM.

3.     Bidang Kesehatan

  1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, melalui kegiatan Pelaksanaan penyelesaian daerah konflik / pasca konflik (Inpres 6/2003) serta Pemenuhan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
  2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, melalui kegiatan Pencegahan dan Penenggulangan faktor resiko, Peningkatan imunisasi, Pencegahan dan penengulangan flu burung/penyakit lainnya serta Pelayanan dukungan administrasi & manajemen (P3).
  3. Program Upaya Kesehatan Perorangan, melalui kegiatan Pelaksanaan penyelesaian daerah konflik / pasca konflik (Inpres 6/2003) serta Pemenuhan dan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan

4.     Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program  dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan adalah bidang ketransmigrasian berasal dari APBN

5.     Bidang Pertanian

Program

  1. Program Pengembangan Agribisnis (PPA), bertujuan untuk memfasilitasi ; 1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan 2) meningkatnya kontribusi sector pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.
  2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PPKP), bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai adalah; 1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal, 2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, serta 3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
  3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (PPKM), bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu; 1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, 2) semakin kokohnya kelembagaan petani, 3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan 4) meningkatnya pendapatan petani.

Kegiatan

  1. Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan, dikelola oleh Sub Dinas Ketahanan Pangan dengan 1 (satu) kegiatan utama yaitu : Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan.
  2. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan, dikelola oleh Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan 1 (satu) kegiatan utama yaitu : Penguatan Kelembagaan Perbenihan mendukung Ketahanan Pangan.
  3. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dikelola oleh Sub Dinas yang menangani komoditi (perkebunan, peternakan, tanaman pangan dan hortikultura) dengan 1 (satu) kegiatan utama yaitu : Mekanisme Kegiatan Pertanian Pasca Panen dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis
  4. Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan, dikelola oleh Sub Dinas Perkebunan dengan 3 (tiga) kegiatan utama yaitu :

-    Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dan mendukung pengembangan agribisnis.

-    Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan.

-    Pengembangan Magang Sekolah Lapang

-    Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan.

  1. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan oleh Sub Dinas Peternakan dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

-    Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman I (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan

-    Pengembangan Pembibitan Sapi/Kerbau.

-    Penanganan Dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung pada Hewan dan Rektruisasi Perunggasan.

-    Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan

6.     Bidang Kehutanan

Adapun program yang dilaksanakan adalah Pengembalian Dana Reboisasi sedangkan kegiatan adalah yang dilaksanakan sesuai DIPA yang diterima adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

7.     Bidang Perikanan dan Kelautan

Bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang diperuntukkan untuk pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bacan, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo dan Pelabuhan Perikanan Morotai.

8.     Bidang Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melalui kegiatan Penyelenggaraan PAUD Rintisan

9.     Bidang Pekerjaan Umum

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan Pemeliharaan Jalan Nasional

  1. B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada kabupaten dan kota adalah urusan ketahanan pangan yang di dalam PP 38 Tahun 2007 merupakan urusan wajib pemerintah yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah.

Bersumber dari APBN tahun anggaran 2008 pada kementrian Departemen Pertanian perkabupaten kota masing-masing.

BAB V        TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

  1. A. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten / Kota

Dalam rangka peningkatan akselerasi penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Maluku Utara, sejauh ini secara intensif telah dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten / Kota, agar dapat menciptakan sinergisitas antar strata / tingkatan Pemerintahan.

Upaya konsolidasi pemerintahan daerah, yang dianggap strategis adalah mempertajam sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan pemerintah Kabupaten / Kota maupun dengan Pemerintah.

  1. B. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009

Pemerintah Provinsi Maluku Utara  telah mempersiapkan berbagai hal antara  lain ;

1. Untuk kebutuhan dan konsumsi data kependudukan dan data pemilih dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2009,  telah melaksanakan pemutakhiran dan validasi terhadap DPT pada saat Pemilihan Legislatif, menjadi DPS Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, data pemilih di Provinsi Maluku Utara telah divalidasi di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan DEPDAGRI dan telah dikonversikan kedalam betuk CD yang  siap untuk di validasi ulang dan dikonsumsikan pada Pemilu 2009.

2. Untuk mendukung proses penyusunan data kependudukan dan data  pemilih yang lebih akurat, relevan dan sistematis pada Pemilu Tahun 2009,  telah memberikan dukungan dana melalui APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2008.

3. Mengalokasikan penyediaan fasilitas pendukung pelaksaanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) on-line baik di Provinsi maupun di 8 (Delapan) Kabupaten / Kota.

4.     Dari aspek kelembagaan Pemilihan Umum, memfasilitasi dan memberikan dukungan  pembiayaan terhadap KPUD.

C.    Pembinaan dan Pembakuan Nama Pulau di Provinsi Maluku Utara

Dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Identifikasi Pulau yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008.

D.    Pembebasan Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan

Hal ini antara lain  dengan melakukan program pembebasan lahan kawasan pusat pemerintahan sesuai skala proritas  untuk kebutuhan pembangunan gedung kantor dan perumahan dengan mengacu pada Konsep Tata Ruang Kawasan Sofifi.

Jumlah lahan yang telah dibebaskan selama tahun 2001 sampai dengan 2008 seluas 230,7700 Ha yang diperuntukan untuk kebutuhan fasilitas pemerintahan, perumahan dan fasilitas umum lainnya. Proses pembebasan tidak menemui kendala berarti, bahkan ada perhatian dan dukungan masyarakat yang terkait dengan pembebasan dimaksud.

E.    Pembinaan Wilayah Administrasi

Salah satu hal yang sangat substansial dalam pemekaran dan pembentukan daerah baik Kabupaten / kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, adalah karena kondisi geografis wilayah Maluku Utara yang terpisah oleh laut dan terdiri dari gugusan pulau.

F.     Organisasi Pemerintahan Daerah

Saat ini, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara masih menggunakan Peraturan Daerah Tahun 2002, dengan jenis maupun jumlah serta bentuknya sebagai berikut :

  1. Sekretariat Daerah, berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2002 dengan 3 (tiga) Asisten  dan 10 (sepuluh) Biro
  2. Sekretariat DPRD, berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2002
  3. 15 (lima belas) Dinas Daerah, berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2006

G.    Penataan Bidang Kepegawaian

Pengangkatan Calon PNS Formasi Tahun 2008 sebanyak 167 orang, dengan rincian :

  • Formasi Tenaga Honorer TMT 1 Januari 2008             : 112 orang
  • Formasi Pelamar Umum TMT 1 April 2008                   :   55 orang

H.    Produk Hukum

Upaya – upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2008 dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) sebanyak 8 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 8 buah, Instruksi Gubernur 3 buah dan Keputusan Gubernur sebanyak 238  buah.

I.      Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2008, ditetapkan dengan pertimbangan :

1. Berdampak pada penyelesaian masalah yang dihadapi daerah

2. Bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun berkenan

Berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dengan mengacu pada RKPD Tahun 2008, prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 diarahkan pada :

1. Penganggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran

2. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan

3. Pembangunan infrastruktur sarta prasarana dan sarana pemerintahan

4. Revitalisasi sektor pertanian

5. Mitigasi dan bencana alam

6. Pembangunan kawasan pesisir, terpencil dan terisolir

7. Penataan birokrasi, penegakkan hukum dan pemberantasan KKN

J.     Pembinaan dan Pelayanan Kemasyarakatan

1. Pelayanan Masyarakat

2. Pembinaan Idiologi dan Kesatuan Bangsa

3. Pembinaan LSM, Ormas Dan Organisasi Profesi

4. Pembinaan Masyarakat

  1. Pembinaan Organisasi Politik
  2. Pembinaan Organisasi kemasyarakatan

1. Organisasi Kemasyarakatan

2. Organisasi Profesi/Fungsional

c.     Pembinaan Tokoh Agama dan Adat

5. Pembinaan Pengamanan

  1. Pengamanan Politik
  2. Pengamanan Ekonomi
  3. Pengamanan Sosial Budaya

6. Perkembangan Situasi Politik Dan Keamanan

Perkembangan situasi politik dan keamanan daerah berlangsung dalam dinamika yang sangat tinggi dengan aksi unjukrasa masyarakat yang berhubungan dengan :

a         Pelaksanaan dan penetapan Calon terpilih PILKADA Provinsi 2007 ;

b         Aktifitas Partai Politik menjelang pemilihan umum anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

c         Penegakan Hukum ;

d         Penyelesaian Batas wilayah ;

e         Usulan pemekaran Wilayah, dan

f          Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)

K.    Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah, dirancang sebesar Rp. 621.473.322.489,66,  :

1) Pendapatan Asli Daerah,                                                              Rp.   58.612.277.500,-

2)  Dana Perimbangan,                                                     Rp. 562.861.044.989,66,-

3)  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,               Rp. –

b.   Belanja Daerah, dirancang sebesar:                                               Rp. 636.473.322.489,66,-

1)   Belanja Tidak Langsung,                                                             Rp. 234.881.844.467,- :

- Belanja Pegawai                                                                         Rp. 147.018.448.104,-

- Belanja Hibah                                                                              Rp.   14.000.000.000,-

- Belanja Bantuan Sosial                                                             Rp.   47.425.000.000,-

- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa             Rp.   17.284.963.363,-

-   Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa            Rp.        450.000.000,-

-  Belanja Tidak Terduga                                                             Rp.     8.703.433.000,-

2)   Belanja Langsung,                                                        Rp. 401.591.478.022,66,-

- Belanja Pegawai                                                                         Rp.   38.539.726.000,-,

- Belanja Barang dan Jasa                                                          Rp. 171.692.387.514,66.-

- Belanja Modal                                                                             Rp. 191.359.364.508,-

c.     Pembiayaan Daerah, dirancang sebesar                      Rp.   15.000.000.000,-  :

1).  Penerimaan Pembiayaan Daerah,                           Rp.   25.108.770.000,-

- Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  Rp    15.000.000.000,-

Sebelumnya

-  Penerimaan Piutang Daerah                                              Rp.   10.108.770.000,-

2).     Pengeluaran Pembiayaan Daerah                        Rp.   10.108.770.000

- Penyertaan Modal (Investasi) PEMDA                                Rp.   10.108.770.000,-

3).     S I L P A       Tahun Anggaran Berkenan                              Rp.    -

  1. L. Jenis Bencana dan Penanganan di Wilayah Provinsi Maluku Utara

Beberapa kejadian bencana alam yang menonjol di wilayah Provinsi Maluku Utara adalah :

  1. Bahaya Letusan Gunung berapi;
  2. Gempa Bumi
  3. Angin Topan
  4. Gelombang pasang
  5. Longsor
  6. Banjir

Sedangkan khusus untuk kejadian gempa bumi Selama tahun 2008 di Wilayah Provinsi Maluku Utara, berdasarkan data dari Stasiun Geofiska Ternate  adalah  sebagai berikut :

  1. Gempa Bumi Lokal                                             :                  901 Kejadian ;
  2. Gempa Tele                                                         :               1.084 Kejadian ;
  3. Gempa dirasakan                                               :                    20 Kejadian

Total Kejadian gempa sebanyak     :           2.005 kali

BAB VI       PENUTUP

Hasil-hasil yang telah dicapai, yang dituangkan dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Gubernur Maluku Utara, merupakan upaya maksimal kami beserta aparatur di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan dukungan DPRD Provinsi Maluku Utara, jajaran TNI/POLRI, Pemerintah Kabupaten/Kota, Ormas, Orsospol, LSM, Insan Pers dan seluruh lapisan masyarakat di Maluku Utara.

Sungguhpun demikian tentu masih dijumpai berbagai kekurangan, karena sebagai manusia biasa pada dasarnya tidak terlepas dari keterbatasan dan hal-hal yang berada di luar kemampuan.

Atas segala kekurangan, kekeliruan atau bahkan kesalahan yang selama ini dilakukan oleh kami selaku Gubernur Maluku Utara yang kurang berkenan pada masyarakat dan berbagai elemen masyarakat, disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya selaku insan yang senantiasa mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, patutlah kita panjatkan Puji Syukur karena hanya atas perkenaan-Nya, saya dapat melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada saya dan menyusunnya dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi amal bhakti kita. Amien…

Ternate,    November 2009

GUBERNUR MALUKU UTARA

ttd

Drs. H. THAIB ARMAIYN

About these ads

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme. Blog di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: